Libur Idul Adha, Kereta Api Jarak Jauh Khusus untuk Perjalanan Mendesak

Syarat perjalanan tetap diberlakukan, para penumpang sektor kritikal dan esensial ini wajib menunjukan beberapa surat keterangan.

Penulis: Nur Ika Anisaul Jannah
Editor: Nur Ika Anisaul Jannah
Surya.co.id
Kereta Api 

TRIBUNJATIMTRAVEL.COM, SURABAYA- Perjalanan kereta api jarak jauh pada masa libur Idul Adha 1442 H hanya dikhususkan untuk calon penumpang keperluan mendesak.

Perjalanan khusus pda masa libur Idul Adha 1442 H dimulai untuk keberangkatan tanggal 20 hingga 25 juli 2021.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif mengatakan, perjalanan kereta api diperbolehkan bagi calon penumpang yang bekerja di sektor esensial, kritikal dan kepentingan mendesak.

“Aturan tersebut mengacu pada SE Kemenhub No 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 42 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Perkeretaapian Pada Masa Pandemi Covid-19,” ujar Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif.

Calon penumpang kereta api di wilayah PT KAI Daop 8 Surabaya
Calon penumpang kereta api di wilayah PT KAI Daop 8 Surabaya (Doc. KAI DAOP 8 Surabaya)

Sesuai Instruksi Mendagri Nomor 18 Tahun 2021, bidang yang menjadi sektor esensial adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, TI dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, dan Industri orientasi ekspor.

Luqman melanjutkan, penumpang kereta api yang termasuk sektor kritikal adalah bidang kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penanganan bencana dan energi, logistik.

Serta sektor transportasi dan distribusi, makanan minuman dan penunjangnya, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar.

Syarat perjalanan tetap diberlakukan, Luqman menyebut, calon penumpang kereta api sektor kritikal dan esensial ini hari menunjukan beberapa surat keterangan.

Penumpang wajib menyertakan surat tanda registrasi pekerja, surat keterangan yang dikeluarkan dari pemerintah daerah setempat dan surat tugas.

“Surat Tugas disertakan tanda tangan  pimpinan perusahaan atau pejabat minimal eselon 2 (untuk pemerintahan) dan berstempel/cap basah atau tanda tangan elektronik,” kata Luqman melalui rilis yang diterima tribun Jatim travel . 

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved