Protokol Kesehatan Tempat Pijat dan Spa

Aturan Panti Pijat dan Spa di Surabaya Bisa Buka Kembali, Simak Prosedurnya

Ketika usaha tersebut sudah dinyatakan siap dibuka oleh tim, maka dipersilahkan untuk beroperasional kembali.

Istimewa
Ilustrasi Panti Pijat 

Laporan Wartawan TribunJatimTravel.com, Nur Ika Anisa

TRIBUNJATIMTRAVEL.COM, SURABAYA- Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya membuat petunjuk teknis (juknis), diantaranya untuk panti pijat, spa dan refleksi.

Petunjuk teknis (juknis) berdasarkan pedoman Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya nomor 28 tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru dalam kondisi Pandemi Covid-19.

"Kami membuat petunjuk teknis beberapa bidang untuk mendetailkan Perwali itu. Kami sudah berkirim surat ke Disbudpar dan melaporkan kepada Ibu Wali Kota soal juknis ini," kata Wakil Sekrestaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya Irvan Widiyanto, Minggu (14/6/2020).

Irvan menyatakan, petunjuk teknis tersebut berdasarkan rekomendasi Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi).

Tempat Wisata Masih Ditutup, Disparbud Pamekasan Pantau Kesiapan Pariwisata New Normal

Syarat Lengkap Penumpang Kereta Api, Butuh Berkas Protokol Kesehatan Sebelum Bepergian

Pada intinya, ketika Perwali itu ditandatangani bukan berarti langsung boleh membuka usahanya, sembari mengatakan sudah menerapkan protokol kesehatan. Sehingga siap untuk membuka kembali usahanya.

"Lha yang menyatakan siap untuk dibuka itu bukan dirinya sendiri, tapi harus melalui mekanisme penilaian dan self assessment dari Disbudpar dan tim gugus tugas," kata Irvan.

Penilaian tersebut untuk kelayakan usaha sesuai penerapan protokol kesehatan.

Ketika usaha tersebut sudah dinyatakan siap dibuka oleh tim, maka dipersilahkan untuk beroperasional kembali.

PT KAI Daop 8 Surabaya Mulai Buka Perjalanan Kereta Api Reguler 12 Juni 2020

Namun jika tempat usaha belum dinilai maka diharapkan tidak membuka dulu, sebab butuh sosialisasi Perwali.

"Nah, selama sosialisasi itu kita lakukan self assessment dan penilaian terkait kesiapan tempat usaha tersebut," kata Irvan.

Sedangkan proses yang harus dilalui yaitu dilakukan self assessment, melakukan perubahan dan mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung protokol kesehatan, membentuk satgas khusus untuk menerapkan protokol kesehatan.

Satgas khusus tersebut bisa dari waiters, security dan karyawan lainnya serta membuat surat permohonan ke Disbudpar terkait kesiapan tempat usaha.

"Disbudpar dan tim akan melakukan assesment, membuat surat jawaban layak atau dibenahi. Ketika layak maka tempat usaha tersebut bisa mulai aktifitas," tutup Irvan.

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved